Pengertian Kebijakan Menurut Para Ahli

PENGERTIAN KEBIJAKAN MENURUT PARA AHLI

Apa itu kebijakan??

Bagaimana itu kebijakan??

kita uraikan sebagai berikut....

Agar bisa dimengerti kedudukan dan peran dari pemerintah sebagai aktor publik, terkait dengan kebijakan publik tentunya diperlukan pemahaman bahwa untuk mengaktualisasinya diperlukan suatu kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan rakyat. 

Banyak definisi yang dibuat oleh para ahli untuk menjelaskan pengertian kebijakan. Ahli Kebijakan Publik Thomas Dye (1992) menyebutkan bahwa pengertian kebijakan adalah sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Seorang ahli mengatakan: (Aminullah dalam Muhammadi, 2001: 371-372): bahwa pengertian kebijakan adalah suatu upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan, upaya dan tindakan dimaksud bersifat strategis yaitu berjangka panjang dan menyeluruh.

Demikian halnya menurut Ndraha (2003: 492-499) yang berkaitan dengan kata kebijakan mengatakan: bahwa kata kebijakan berasal dari terjemahan kata policy, yang mempunyai pengertian sebagai pilihan terbaik dalam batas-batas kompetensi aktor dan lembaga yang bersangkutan dan secara formal mengikat. 

Kebijakan secara umum menurut Said Zainal Abidin (2004:31-33) dapat dibedakan dalam tiga tingkatan:

1. Kebijakan secara umum, yaitu kebijakan yang berpedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan. 

2. Kebijakan dalam pelaksanaan adalah kebijakan yang menguraikan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang.

3. Kebijakan secara teknis, kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan implementasinya.

Namun demikian berdasarkan perspektif sejarah, maka aktivitas kebijakan dalam tataran ilmiah yang disebut analisis kebijakan, memang berupaya mensinkronkan antara pengetahuan dan tindakan. (William N. Dunn, 2003: 89) 

Dalam pengertian historis analisis kebijakan yang paling luas adalah suatu pendekatan terhadap pemecahan suatu masalah sosial ng ydimulai pada satu tonggak sejarah ketika pengetahuan secara sadar diteliti dan dialkukan pengujian secara eksplisit dan reflektif. 

Sejalan dengan perkembangan studi yang makin maju, William Dunn mengaitkan pengertian kebijakan dengan analisis kebijakan yang merupakan sisi baru dari perkembangan ilmu sosial untuk pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Olehnya itu William dunn memberikan pengertian bahwa analisis kebijakan sebagai”ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi yang relevan dan baik yang dipakai dalam memecah persoalan dalam kehidupan sehari-hari. “Di sini dia melihat ilmu kebijakan sebagai perkembangan lebih lanjut dari ilmu-ilmu sosial yang sudah ada. Metodologi yang dipakai bersifat multidisiplin. Hal tersebut berhubungan erat dengan keadaan masyarakat yang bersifat kompleks dan tidak memungkinkan terjadinya pemisahan satu aspek dengan aspek yang lainnya.

Menurut Nugroho (2004,100-105) Kebijakan publik dalam praktik ketatanegaraan dan kepemerintahan pada dasarnya terbagi dalam tiga prinsip yaitu: 1), dalam konteks bagaimana merumuskan kebijakan publik (Formulasi kebijakan); 2), bagaimana kebijakan publik tersebut diimplementasikan dan 3), bagaimana kebijakan publik tersebut dievaluasi 

Dalam konteks formulasi, maka berbagai isu yang banyak beredar didalam masyarakat tidak semua dapat masuk agenda pemerintah untuk diproses menjadi kebijakan. Isu yang masuk dalam agenda kebijakan biasanya memiliki latar belakang yang kuat berhubungan dengan analisis kebijakan dan terkait dengan enam pertimbangan sebagai berikut: 

1. Apakah masalah tersebut dianggap telah mencapai tingkat kritis sehingga tidak bisa diabaikan?.

2. Apakah Isu tersebut sensitif, yang cepat menarik perhatian masyarakat?

3. Apakah Isu tersebut menyangkut aspek tertentu dalam masyarakat?

4. Apakah Isu tersebut menyangkut banyak pihak sehingga mempunyai dampak yang luas dalam masyarakat kalau diabaikan?

5. Apakah masalah tersebut berkenaan dengan kekuasaan dan legitimasi? 

6. Apakah Isu tersebut berkenaan dengan kecenderungan yang sedang berkembang dalam masyarakat?

Namun dari semua isu tersebut di atas menurut Said Zainal Abidin (2004: 56-59) tidak semua mempunyai prioritas yang sama untuk diproses. Ini ditentukan oleh suatu proses penyaringan melalui serangkaian kriteria. Adapun kriteria yang dapat digunakan dalam menentukan salah satu di antara berbagai kebijakan adalah sebagai berikut: 

1. Efektivitas adalah mengukur suatu alternatif sasaran yang dicapai dengan suatu alternatif kebijakan dapat menghasilkan tujuan akhir yang diinginkan. 

2. Efisien adalah dana yang digunakan harus sesuai dengan tujuan yang dicapai. 

3. Cukup adalah suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkan dengan sumberdaya yang ada. 

4. Adil adalah merata untuk semua masyarakat

5. Terjawab adalah kebijakan dibuat agar dapat memenuhi kebutuhan sesuatu golongan atau suatu masalah tertentu dalam masyarakat. 

Aktivitas analisis didalam kebijakan publik pada dasarnya terbuka terhadap peran serta disiplin ilmu lain. Oleh karena itu di dalam kebijakan publik akan terlihat suatu gambaran bersintesanya berbagai disiplin ilmu dalam satu paket kebersamaan. Berdasarkan pendekatan kebijakan publik, maka akan terintegrasi antara kenyataan praktis dan pandangan teoritis secara bersama-sama. Dalam kesempatan ini Randal B. Ripley (1985: 31) mengungkapkan bahwa di dalam proses kebijakan sudah termasuk didalamnya berbagai kegiatan yang praktis dan intelektual yang berjalan secara bersamaan. Yang mana pada praktik kebijakan publik antara lain mengembangkan mekanisme jaringan aktor. 

Mark Considine (2000:37) memberi batasan jaringan aktor sebagai: Seorang pemimpin dalam menjalankan kegiatannya, harus memiliki rasa kebersamaan untuk menjaga keharmonisan suatu organisasi. Menurut Winardi (2000:37) bahwa kebijakan yang diterapkan oleh seorang pemimpin adalah : 

1. Pastikan adanya kerjasama, seorang yang berhasil harus mengupayakan kerjasama dari pihak yang dipimpin olehnya. Hal tersebut telah dipermudah, apabila mereka berorientasi dengan tepat dan mereka akan dipimpin. Mereka harus pula memahami hubungan mereka satu sama lainnya dan bagaimana mereka sebagai suatu tim akan mencapai tujuan mereka. 

2. Gunakan otoritas; sang pemimpin memiliki otoritas yang teridentifikasi dengan posisinya. Akan tetapi, otoritas yang teridentifikasi dengan posisinya. Akan tetapi, otoritas tersebut akan menyusut, kecuali jika pemimpin yang bersangkutan menggunakannya secara efektif. Guna mempertahankan efektivitas otoritas, maka sang pemimpin harus bersikap adail dalam menghadapi bawahannya. 

Keterkaitan secara tidak resmi dan semi resmi antara individu-individu dan kelompok-kelompok dalam suatu sistem kebijakan. Ada 3 (tiga) rangkaian kesatuan penting didalam analisis kebijakan publik yang perlu dipahami, yaitu formulasi kebijakan (policy formulation), implementasi kebijakan (policy implementation) dan evaluasi kebijakan (policy evaluation). 

Itulah beberapa pengertian kebijakan menurut para ahli…
Jika anda ingin mengetahui pengertian sistem silahkan klik pengertian sistem menurut para ahli