Selasa, 06 April 2021

EFEKTIVITAS KEPEMIMPINAN KEPALA DESA PEREMPUAN DI DESA MASSAILE KECAMATAN TELLULIMPOE KABUPATEN SINJAI


BAB I   PENDAHULUAN

 

A.  Latar Belakang Masalah

Pemerintahan Desa Massaile selama dua periode ini dipimpin seorang kepala desa perempuan. Namun dalam penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan dengan lancar utamannya dalam pelayanan masyarakat demikian juga dengan pembangunan infrastruktur.Tetapi dalam pemerintahan desa, seorang kepala desa tidak hanya memberikan pelayanan kepada masyarakat semata tetapi kepala desa harus mampu menjadi leader bagi masyarakatnya.Hal ini juga berlaku bagi Kepala Desa Massaile dalam mengakomodir segala bentuk kepentingan warganya. 

Sebagai seorang pemimpin, kepala desa senantiasan memberi keamananan dan kenyamanan serta keteraturan dan juga pelayanan-pelayanan lain dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat desa. Pelayanan masyarakat berhubungan dengan peningkatan kualitas pelayanan, pelayanan yang  berkualitas tersebut sangat ditentukan oleh ketatalaksanaannya, dukungan sumber daya manusia serta kelembagaan yang ada di dea. Pola penyelenggaraan pemerintahan mampu dilaksanakan seseorang yang memiliki jiwa kepemimpinan (Leadership) dari dalam dirinya sebab hal tersebut sangat penting untuk menunjang pelaksanaan tugas dari kepala desa khususnya Kepala Desa Massaile, yang melalui penelitian ini ingin dipahami dan mencari jawaban secara ilmiah hambatan dalam mengefektifkan penyelenggaraan pemerntahan yang dipimpin oleh seorang kepala desa yang notabanenya adalah seorang wanita.

Sedangkan pada aspek dukungan sumber daya manusia tentu hal ini didasarkan pada pendidikan dan pengalaman seorang leader sehingga perlu dikaji aspek ini secara mendalam untuk memberikan jawaban ilmiah atas dukungan sumber daya seorang pemimpin khususnya Kepala Desa Massaile.Pada penelitian ini, aspek kelembagaan yang akan diteliti adalah bagaimana seorang kepala desa perempuan di Desa Massaile memberikan instruksi pada bawahannya dan bagaimana koordinasinya dengan lembaga lain yang menjadi mitra dalampenyelengaraan pemerintahan desa karena mengingat masalah gender dan pola  peran antara laki-laki dan perempuan itu beda.

Selain itu, dalam kepemimpinan Kepala Desa Massaile menunjukkan adanya intervensi yang cukup signifikan dari pihak keluarga sehingga dikhawtirkan sebagai ajang legitimasi sebuah kepentingan politik yang lebih besar, oleh sebab itu penelitian ini sifatnya penting untuk dilakukan untuk memberikan jawaban secara ilmiah terkait dengan kepemimpian perempuan di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.

Penelitian terdahulu tekait kepemimpinan perempuan yang dilaksanakan oleh Adi (2010) denga judul penelitian Persepsi Santri Terhadap Kepemimpinan Perempuan di Sektor Publik (Studi di Pondok Pesantren Dorrotu Aswaja Sekaran Gunung Pati, Semarang), berdasarkan hasil penelitiannya, menunjukkan bahwa perempuan yang juga statusnya sudah menjadi seorang istri merupakan pelayan bagi suaminya serta memiliki tugas dalam mengurus keluarganya yaitu suami dan anak-anaknya. Namun perempuan dalam pandangan seorang santri adalah selain sebagai seorang ibu yang mempunyai kedudukan sangat terhormat dan tidak ada larangan baginya untuk membatasi apabila menjadi seorang pemimpin terkhusus pada sektor publik, persepsi santri yaitu jika seorang perempuan tersebut mempunyai kapasitas atau kemampuan, bakat, kemampuan untuk memimpin maka perempuan bisa menjadi pemimpin selama mereka tidak melupakan kewajibannya dalam keluarga dan setiap kegiatannya harus mendapat izin dari suaminya, dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang peran perempuan dalam keluarga dan perannya dalam pelayanan publik yang dinyatakan dari hasil penelitian bahwa tidak ada larangan bagi perempuan apabila berkeinginan menjadi seorang pemimpin di sektor publik.

Secara garis besar penelitian yang akan dilakukan penulis berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Adi (2010) karena penulis akan membahas masalah efektivitas kepemimpinan kepala desa perempuan yang dinilai sukses selama 2 (dua) periode. Kepala Desa merupakan kedudukan dalam desa sebagai pemimpin memiliki peran penting dalam menentukan terwujudnya pelaksanaan setiap program-program pembagunan serta pelayanan kepada masyarakat didesa dimana ia memimpin. Sehingga kepala desa dituntut untuk mampu mengembangkan kepemimpinannya, mampu menggerakkan masyarakat di desanya untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan program pembangunan dan memberi layanan pada masyarakanya. 

Penelitian lebih lanjut yang dilakukan oleh Mahmudi (2011) dengan judul penelitiannya, Peran Ganda Perempuan Dalam Pembangunan Desa (Kasus Kepala Desa Perempuan di Desa Lambangan Wetan Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang), hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala deas perempuan memberi banyak pengaruh positif pada warga dan kemajuan desa. Hal ini dapat ditunjukkan melalui tanggungjawab serta perjuangannya dalam memimpin desa agar dapat menjadi desa yang maju. Bantuan dan perbakan dalam bidang ekonomi, kesehatan, keamanan dan kesejahteraan masyarakat juga telah dilakukan. Semua perjuangan kepala desa perempuan memiliki maksud untuk mensejahterakan masyarakat desa. Selain itu kepala desa perempuan juga tetap melaksanakan tugasnya sebagai ibu bagi anak-anaknya dan istri bagi suaminya.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait kemempinan seorang perempuan dengan mengangkat sebuah “Efektivitas Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai”.

B.  Rumusan Masalah

Sesuai dengan pokok masalah yang dijelaskan pada latar belakang masalah, penulis akhirnya menentukan rumusan masalah yang akan penulis kaji yaitu Bagaimana efektivitas kepemimpinan Kepala Desa Perempuan di Desa Massaile Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya?

C.  Fokus Masalah

Adapun fokus dari masalah dalam penelitian ini yaitu kepemimpinan Kepala Desa perempuan di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dengan menggunakan indikator yakni penyelenggaraan pemerintaha desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa.

D.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.    Tujuan Penelitian

Tujuan Penulisan ini adalah untuk mengetahui efektifitas pelayanan kepemimpinan kepala desa perempuan di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.

2.    Kegunaan Penelitian

a.    Kegunaa Teoritis

Kegunaan teoritis dalam penelitian ini yaitu sebagai penjelasan ilmiah terhadap masalah efektifitas pelayanan kepemimpinan Kepala Desa Perempuan di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.

b.    Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini yaitu sebagai khasanah pengembangan ilmu pengertahuan penulis dalam administrasi publik dan sebagai tambahan informasi ilmiah mengenai masalah efektivitas pelayanan kepemimpinan perempuan pada tingkat lokal. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA

A.  Konsep Efektivitas Kepemimpinan Perempuan

1.    Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah suatu nilai yang memberikan gambaran tingkat dari hasil yang bisa dicapai, efektivitas memiliki orientasi pada hasil pekerjaan sedangkan inputnya sendiri menjadi fokus perhatian (Sedarmayanti, 2009: 59). Efektivitas adalah kaitan antara hasil dan tujuan, sehingga organisasi akan semain efektif bagi program ataupun kegiatannya. Efektivitas difokuskan pada hasil (outcome), program kegiatan yang dijadikan ukuran yang apabila hasilnya (output) bisa mencapai target sesuai dengan yang telah ditentukan (Mahmudi, 2005:92)

Efektivitas dapat diartikan sebagai pemanfaatan segala potensi yang ada seeprti sumber daya saran dan prasarana dalam ukuran yang telah ditetapkan sebelumnya untuk mewujudkan hasil dari jumlah barang atas jasa kegiatan yang dilaksanakan (Siagian Sondang, 2009:72). Sedangkan Makmur (2011:5) menggungkapkan efektivitas berhubungan dengan tingkat kebenaran dan kesalahan atau keberhasilan dan kegagalan.Ia berpendapat bahwa untuk menentukan tingkat efektivitas adalah keberhasilan seseorang, kelompok, organisasi bahkan sampai kepada negara kita harus melakukan perbandingan antara kebenaran atau ketepatan dengan kekeliruan atau yang dilakukan. Semakin rendah tingkat kekeliruan atau kesalahan yang terjadi, tentunya akansemakin mendekati ketepatan dalam pelaksanaan setiap aktivitas atau pekerjaan (tugas) yang dibebankan setiap orang.

Memperhatikan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat dari apa yang dikehendaki. Misalkan saja jika seorang Kepala Desa melakukan suatu pelayanan kepada masyarakat dengan maksud ingin memberi pelayanan yang baik dan memang dikehendakinya, maka perbuatan orang itu dikatakan efektif jika hasil yang dicapai sesuai dengan apa yang dikehendakinya dan telah direncanakan sebelumnya.

Menurut Wibowo (2013) seorang pemimpin dianggap efektif apabila mereka mampu mencapai tujuan, dan agar seorang pemimpin mampu mencapai tujuan maka harus memiliki kemampuan yang kompetaibel dengan kepentingan organisasi. Selain itu, masih banyak factor yang turut memengaruhi  efektivitas seorang pemimpin diantaranya cerdas, terampil serta kemampuan diri. Menurut Moeheriono (2012:405) syarat penting efektivitas pemimpin atau seorang manajer dalam menjalankan peran, tugas serta fungsinya adalah kompetensi. Kompetensi kepemimpinan merupakan kemampuan diri, pendidikan, bakat serta keahlian diri yang bisa bekerja secara baik. Sedangkan menurut McShane dan Von Glinow (dikutip dalam Wibowo, 2013:291) kompensasi kepemimpinan merupaka keterampialn, pengetahuan serta bakat, dan karakteristik personal lain yang mengarah pada kinerja yang unggul.

Menurut Yulk (2010:10) Seberapa jauh kelompok organisasi pemimpin bisa mencapai tujuannya menjadi tolak ukur yang dipakai untuk mengukur kefektifan seorang pemimpin, sementara ukuran subyektifnya yaitu tingkat efektif yang dihasilkan oleh pemimpin tertinggi dan para pegawai. Efektivitas pemimpin terkadang dinilai berdasarkan sumbangsi pemimpin pada kegiatan kelompok yang bisa dirasakan oleh para bawahannya

2.    Teori Kepemimpinan

Pemimpin merupakan seseorang yang menjalankan kewenangannya serta kepemimpinannya dalam mengarahkan orang lain dan memiliki tanggung jawab atas setiap pekerjaan orang tersebut dalam mencapati tujuan (Hasibuan, 2011:157). Pemimpin merupakan orang privadi yang mempunyai kemampuan serta kelebihan dan cakap, khusus kecakapan serta kelebihan pada satu bidang saja sehingga dia bisa mempengaruhi orang lain untuk secara bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan (Kartono, 2010:18)

Sementara pemimpin bisa juga dikatakan sebagai orang yang memimpin dengan cara mempelopori tingkah laku social (Fairchild, dalam Kartono, 2010:23). Pemimpinan didefenisikan sebagai seseorang yang menggunakan wewenangnya secara resmi untuk mengorgaisasikan, mengawasi, mengarahkan para bawahannya yang memiliki tanggung jawab agar semua unit dari aktivitias terkoordinasi demi terwujudnya tujuan, seorang pemimpin menggunakan kewenangannya yang diperoleh secara sah mengorganisasikan, mengarahkan dan mengawasi anggota kelompoknya (Ranembaum, dikutip dalam Kartini Kartono (2010:45)

Wewenang formal yang dimilik pemimpin menunjukkan bahwa sebelum menjadi pemimpin sesorang terlebih dahulu mendapatkan legitimasi dari anggota kelompoknya untuk menjadi pemimpin. Dengan demikian ada kesepakaan antara anggota kelompok dengan pemimpin  yang terlebuh dahulu menjadi suatu ikatan diantara mereka. Disebabkan pemimpin wajib menumbuhkan dan mengembangkan semua yang terbaik dalam diri pada pegawainya sehingga membutuhkan pengorganisasian pekerjaan, memberikan arahan dan melakukan kontrol terhadap bawahannya secara baik dan berimbang.

Kepemimpinan dapat didefenisikan sebagai suatu strategi yang dipakai seseorang yang mampu mempengaruhi orang lain sedemikian rupa hingga orang yang dipengaruhi tersebut bisa dengan sadar mengikuti serta mematuhi semua keinginannya. Aktivitas dalam mempengaruhi orang lain, baik tingkah lakunya maupun pikirannya agar bisa melaksanakan sesuai sesuai dengan keinginan dari pemimpin. Dapat juga diartikan bahwa dalam aktivitas mempengaruhi orang lain terjadi pemindahan konsep yang dibawa oleh pimpinan (Joewono, 2002:2)

Thoha (2004: 117), berpendapat bahwa kepemimpinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar mereka mau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini, kegiatan mempengaruhi prilaku orang lain dilakukan karena untuk mencapai tujuan yang diinginan. Salah satu tujuan kepemimpinan adalah untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam anggotanya.

Kepemimpinan merupakan kegiatan yang dilaksanakan melalui kekuatan untuk memutuskan dan mengkomunikasikannya kepada orang lain sehingga orang lain terdorong untuk melakukan aktivitas secara bersama-sama dalam mencapai sasaran (Nawawi, 1993:73).

Hal penting dalam kepemimpinan adalah mewujudkan tatanan social yang menjadi lebih baik, sehingga manusia memiliki tugas untuk memimpin secara bersama-sama, sebab ruang lingkup kepemimpinan terletak padatanggung jawab individu di lingkungannya serta pada semua sektor. Kepemimpinan juga merupakan kegiatan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran yang bukan hanya pada kekuasaan yang hasilnya terdiri dari kemudahan fasilitas, kemudahan mengakses kebijakan secara cepat dan mudah.Sehingga kemimpinan bukan hanya tugas dari seorang laki-laki tapi juga bagi kaum perempuan.

Dapat penulis simpulkan bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi individu atau kelompok untuk bekerja sama mencapai tujuan melalui pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang bisa dipertanggungjawabkan sesuai prinsip manajemen.

3.    Kepemimpinan Perempuan

Kepemimpinan perempuan merupakan suatu aktivitas yang dilaksanakan oleh jenis manusia ciptaan Allah SWT., yang mempunyai ciri-ciri yaitu menstruasi, mengandung, melahirkan serta menyusui yang mampu mempengerauhi orang lain sedemikian rupa hingga orang yang dipengaruhi tersebut secara sadar menuruti serta mematuhi kehendaknya (Qadhir Mansyur, 2005:22-23).

Kepemimpinan bagi seorang perempuan bukan hanya pada lingkungan rumah tangga, namun juga dalam kehidupan masyarakat. Kepemimpinan perempuan tidak hanya sebatas mempengaruhi suami untuk mengakui hak-haknya secara sah, namun juga harus mencakup sesame jenisnya agar mampu untuk bangkit bekerja sama mencapai dan memelihara harkat serta martabanya dan juga menahan setiap yang datang pada dirinya oleh siapa pun, baik itu laki-laki maupun perempuan, kelompok kecil maupun besar yang bertujuan mengarahkan mereka kea rah yang bertentangan dengan derajatnya (Shihab, 2005:376).

Menurut Suhandjati (2010 : 3) bahwa dalam kegiatan publik, perempuan sebagai anggota masyarakat dan juga sebagai warga negara, mempunyai hak untuk mengemukakan pendapatnya, berpolitik, serta melakukan peran sosialnya yang lebih tegas dan transparan. Dalam peran publik ini, menurut Islam diperbolehkan melakukan peran-peran tersebut dengan konsekuensi bahwa ia dapat dapat dipandang mampu dan memiliki kapasitas untuk menduduki peran-peran itu. Hal ini Sebagaimana hadits Rasulullah SAW: “Setiap manusia keturunan Adam adalah kepala, maka seorang pria adalah kepala keluarga, sedangkan wanita adalah kepala rumah tangga” (HR. Abu Hurairah).

 

Dalam kehidupan bermasyarakat, perempuan mempunyai berbagai kegiatan yang bersifat sosial, budaya, politik, ekonomi dan lain sebagainya. Anggapan mengenai persamaan hak antara laki-laki sertea perempuan juga gencar disampaikan oleh kaum perempuan. Olehnya itu, dasar dari perjuangan mereka adalah menuntut hak dan kesempatan yang sama bagi setiap individu sebagai makhluk sosial.

Adanya perbedaan antara pola kehidupan tradisional dan pola modern menjadi masalah bagi perempuan dalam kepemimpinannya.Pola kehidupan modern menuntu perempuan untuk memiliki karakter manusia yang ekspresif yakni rasional dan kepetitif serta mampu mengubah keadaan dan lingkungannya. Sementara pola kehidupan tradisional ditandai dengan karakter sebaliknya. Nilai-nilai tradisional tersebut menjadikan perempuan tidak bisa bersaing secara adil dengan kaum laki-laki, sebab potensi perempuan terbatas dari dunia publik yang senantiasa produktif dan dinamis. Aturan yang adil merupakan pembebasan perempuan dalam seluruh aaspek kehidupan dan mesejajarkannya dengan kaum laki-laki (Muslikhati, 2004:32)

Kepemimpinan bukan hanya bisa dilakukan oleh kaum laki-laki namun juga bisa dilakukan oleh kaum perempuan. Kepemimpinan tidak hanya bisa berhasil ditangan laki-laki namun bisa juga ditangan perempuan, gender adalah tanda yang sudah melekat pada struktur setiap aspek kehidupan social manuai sesuai perbedaan jenis kelamin (Tahido Yanggo, 2010:49).

Terdapat kelebihan dan kelemahan bagi kepemimpinan seorang perempuan terhadap bawahannya (O’Cannor, dalam Wulandari, 2016:29), yakni:

a.    Kelebihan

1)        Jati diri seorang perempuan mempunyai sifat lembut, tenang dan rendah hati

Sifat dari perempuan tersebut berbeda dengan sifat yang ada pada laki-laki, yang tentu hal ini adalah ciri dari perempuan untuk memiliki kemampuan untuk memimpin bawahan dengan penuh kerendahan hati yang memiliki kemampuan menumbuhkan kesan yang nyaman pada bawahan sebab ppemimpin tersebut mampu menempatkan dirinya pada situasi apapun dimana dia berada dan tidak merasa ada perbedaan antara bawahan dan atasa, ketenangan berpikir serta menyelesaikan setiap masalah menjadi salah satu kelebihan dari pemimpin yang merupakan seorang perempuan sebab setiap persoalan tidak adakan pernah selesai jika tidak ditanggapi dengan ketenangan berpikir, sifat lembut yang dimiliki perempuan pada umumnya dapat menciptakan kondisi kerja yang lebih baik sebab perintah-perintah dan sasaran yang diberikan kepada bawahannya dibicarakan dengan ucapan yang lemah lebuh serta dengan perkataan sopan dan halus.

 

 

 

2)        Seorang perempuan memiliki sifat analisis yang kuat dan penuh hati-hati

Perempuan mempuyai sifat analisis yang kuat dan penuh kehati-hatian dalam mengambil kebijakan yang nanti digunakan sebagai kebijakan desa maupun untuk masa depan sebiuah desa yang dipimpinnya, menganalisis setiap masalah yang dihadapi bawahannya ataupun masalah pribadi dalam hidupnya sebelum membuat kebijakan menjadi salah satu dasar dalam memimpin organisasinya.

3)        Pemimpin lebih pahm dan mengerti apa kemauan bawahan

Saran serta kritik yang diberikan oleh anggota pada pimpinan harus selalu diterma dengan penuh kesabaran serta memberi umpan balik untuk memberi motviasi atas pekerjaan bawahan, perempuan sangat mengerti dan memahami apa yang menjadi kemauan dari bahwan pada saat melakukan aktivitasnya seperti seorag bahwanan memiliki kemauan agar atasan lebih bersikap responsif terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh guru sehingga pemimpin harus lebih memahami hal demikian.

b.    Perempuan kurang memiliki kepercayaan diri

Dengan adanya bawahan memberi dukungan akan sangat penting untuk pengembangan diri seorang pemimpin sebab bawahan akan lebih mengetahui bagaimana sifat dan cara untuk memimpin, karena bawahanlah yang lebih tahu sifat dari pemimpinnya dan gaya memimpinnya, oleh sebab itu tidak jarang seorang pemimpin kurang percaya diri apabila memimpin suatu orgaisasi sebab kuragnya dukungan dari bawahan dalam memajukan organisasi yang dipimpin berdampak pada orgainsasi yang pasti akan mengalami kemunduran. Hal ini menjadi salh satu dari kekurangan yang dimiliki perempuan apabila memimpin  suatu lembaga pendidikan atau sekolah.

c.    Seorang pemimpin tegas dalam mengambil kebijakan

d.   Perempuan memiliki sifat analisis dan penuh kehati-hatian

 Pada saat mengambil keputusan seperti dalam hal kehati-hatian yang selanjutnya akan dianalisis yang mana kurang tegas dalam menyampaikan keputusan dihadapan bawahan, pengambilan tindakan yang tegas menjadi cerminan bagi seorag pemimpin yang memiliki kewibawahan.

e.    Perempuan terkadang memiliki sifat otoriter

Perempuan kadang memiliki sifat otoriter seperti mendikte pekerjaan bawahan dan teman sekerja. Sifat tersebut biasanya muncul pada pemimpin organisasinya sebab seorang bawahan tidak semuanya bisa mengikuti jalan pikiran seorag pimpinan, namun ada juga bawahan yang tidak patuh terhadap perintah pimpinan, hal tersebut yang akan menciptakan sifat otoriter seorang pemimpin perempuan.

4.    Kepemimpinan Pemerintahan Efektif

Kepemimpinan pemerintahan dalam arti umum dimaknasi sebagai penerapan prinsip-prinsip dasar kepemimpinan yang ada di bidang pemerintahan. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat Pamudji (2009: 52) bahwa dalam kaitannya dengan kepemimpinan pemerintahan terdapat pada setiap tingkatan di pemerintahan baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan serta tingkat pemerintahan bawah seperti kelurahan dan desa. Selanjutnya jika ingin dihubungkan dengan pemerintahan desa maka kepemimpinan pada umumnya merupakan sistem pemerintahan yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Melengkapi pendapat Pamudji, lebih spesifik Kaloh (2009:2) menjelaskan bahwa berdasarkan sistem pemerintahan Indonesia maka kepemimpinan pemerintahan adalah mereka yang dikategorikan sebagai pemimpin pada ketiga cabang pemerintahan yaitu eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

Sebagaimana dipahami bahwa dewasa ini telah terjadi perkembangan paradigma dalam pemerintahan yakni bergesernya sistem pemerintahan yang digerakkan oleh Visi dan Misi, memusatkan perhatian pada keluaran (output) yang efisien bukan kepada masukan (kenaikan anggaran setiap tahun) yang mengarah kepada maksimalisasi masukan dibanding maksimalisasi keluaran. Pemerintah hendaknya berprilaku seperti dunia usaha dalam hal pelayanan masyarakat.Selain pemerintah lebih tepat berorientasi pada mekanisme kerja partisipatif dari pada mekanisme kerja hirarkis (Osborne dan Gaebler, 2008)

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa pemimpin pemerintahan merupakan figur yang menentukan keefektifan dalam mencapai tujuan organisasi pemerintahan. Dengan kata lain pencapaian tujuan organisasi pemerintahan ditentukan oleh kemampuan, kompetensi dan kapabilitas pemimpin pemerintahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Ada empat macam model yang dikembangkan yang adalah bentuk determinan utama yang harus dipenuhi untuk memenuhi seseorang menjadi pemimpin yang baik, yaitu:

a.         Motif dan Sifat

Motif dan sifat merupakan keinginin dari dalam diri yang mendorong seseorag untuk berbuat. Pemimpin yang ingin sukses memiliki beberapa bentuk umum yang harus dimiliki, yaitu:

1)   Ambisi

Ambisi merupakan motif yang dipandag sebagai predikator terkuat dalam keberhasilan seseorang dalam memimpin.

2)    Waktu Kerja

Motif dari waktu kerja adalah bekerja dalam organisasi membutuhkan waktu memiliki jam kerja yang relatif panjang kegiatan insentif maka pribadi yang bertenaga dipandang membutuhkan penyelesaian tanggung jawab tanpa mengenal lelah.

3)   Kegigihan dan inisiatif

Kegigihan dan inisiatif adalah motif yang mana dalam bekerja juga dipandang penting untuk selalu terus ditanamkan pada jiwa kepemimpinan yang sukses dan pantang menyerah serta tangguh dalam bekerja.

 

4)   Kekuasaan

Kekuasaan yang dimaksud adalah motif atau cara penggunaan kekuasaan yang dinilai memiliki peran yang cukup penting di dalam mewujudkan kesuksesan pemimpin. Pada pemimpin yang efektif, cara menggunakan kekuasaan lebih pada cara terisolisasi, bukan pada kekuasan yang terpersonalisasi. Kekuasaan diperuntukkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau visi yang sudah disepakati bersama da bukan untuk mendominasi bawahan. Model ini memiliki sifat ini serta sikap yang lebih, sikap inti yang merupakan sikap yang wajib dimiliki seorang pemimpin, seperti memiliki rasa percaya diri, kejujuran dan integritas kepercayaan diri yang lebih sangat dibutuhkan untuk mengambi suatu keputusan.

b.        Pengetahuan, Keterampilan dan Kemampuan

Pengetahuan, keterampilan serta kemampuan idealnya bagi seorang pemimpin memiliki pengetahuan serta informasi yang luas tentang orgainsasi, industri serta dunia usaha agar dapat mengantarkan organisasinya menuju keberhasilan. Keterampilan interpersonal yang terdiri dari keterampilan mendegarka, berkomunikasi secara lisan, pembangunan jejaring, serta pengelolaan konflik dihubungkan dengan kegagalan dan keberhasilan seorang pemimpin akan dianggap mempunyai peran yang sangat penting dalam menjalankan kepemimpinan.

c.         Visi

Visi ini merupakan komponen ketigas yang mana diartikan sebagai visi dari seorang pemimpin dengan secara tegas diungkapkan bahwa visi merupakan nafas perasaan kepada anggota organisasi bahwa hidup serta pekerjaan mereka terjadin serta bergerak ke arah tujuan yang sudah disepkati secara sah. Visi merupakan pedoman dari organisasi yang perlu diubah atau diganti keberadaanya untuk menyongsong masa depan yang kian berubah.

d.        Penerapan Visi

Komponen ini merupakan pelaksanaan dari  visi yang telah ditentukan sebelumnya, sesudah visi dibuat, maka tanggung jawab seorang pemimpin untuk merumuskan visi strategis serta melakukan konseptualisasi dan pengevaluasian visi, hal ini menandakan bahwa organisasi memiliki komitmen di dalam pemenuhan tujuan organisasi.

B.  Fungsi Pemerintah Desa

Disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang memiliki batas wilayah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia.

Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 1 tahun 2016 tentang Pemerintah Desa, menyebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan Negara Kesaturan Republik Indonesia. Pemerintah Desa merupakan Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa sebaga unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala Desa merupakan pejabat pemerintah desa yang memiliki wewenang, tugas serta kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada ayat (1) disebutkan salah satu kewenangan Kepala Desa adalah melakukan pembinaan kehidupan masyarakat desa. Kewenangan desa merupakan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, seperti yang tercantum dalam UU RI No. 6 Tahun 2014 tentang desa, dijelaskan sebagai berikut:

1.        Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah pelaksanaan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa .Pemerintah desa merupakan lembaga eksekutif desa dan BPD sebagai lembaga legeslatif desa.Pemerintah desa terdiri kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa bertugas membantu kinerja kepala desa dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi pemerintah desa.Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desalainnya. Bersama perangkat desa, kepala desa sebagai pimpinan struktur pemerintah desa memiliki peranan yang signifikan dalam pengelolaan proses sosial dalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratik, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga membawa masyarakatnya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tenteram, dan berkeadilan. 

Contoh dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu dilaksanakan dengan cara melakukan kegiatan pengadministrasian desa, pengelolaan infromasi desa, dan pelayanan masyarakat.

2.        Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pelaksanaan pembangunan desa adalah kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Desa dan perangkatnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta kualitas hiudp manusia dan penanggulangan kemiksinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan memanfaatkan sumber daya alam serta lingkungan secara berkelanjutan.

Pasa Pasal 81 Undang-Undang Desa dinyatakan bahwa pembangunan desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan meingkutsertakan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Kemudian pada ayat 4 pasal 81 ditegaskan bahwa pembangunan lokal berskala desa dilaksanakan sendiri oleh desa.

Contoh pelaksanaan pembangunan desa yaitukegiatan yang dilakukan dengan membuat perencanaan dalam hal pembangunan sarana dan prasarana desa, melakukan pelaksanaan pembangunan dan melakukan pemanfaatan serta pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.

3.        Pembinaan kemasyarakatan Desa

Pembinaan kemasyarakatan Desamerupakan kewenaganpemerintah desa dalam meningkatkan serta mengelola lembaga dan sumber daya manusia agar lebih baik dan bekerja sesuai dengan harapan.

Contoh dari pembinaan masyarakat desa yaitu pemberian bantuan modal usaha bagi warga yang memiliki atau akan memulai usaha, memberi penyuluhan kesehatan, memberi penyuluhan pertanian dan bantuan bibit.

4.        Pemberdayaan masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat Desa adalah kewenagan Kepala Desa dan perangkatnya dalam mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya.Manfaat pemberdayaan masyarakat desa yaitu Desa memiliki potensi besar untuk diberdayakan.Sawah, ladang dan hutan hanyalah sebagian kecil potensi yang dapat dimanfaatkan.

Contoh pemberdayaan masyarakat desa adalah pemberdayaan masyarakat miskin dan mendayagunakan sumber daya alam yang ada dengan meningkatkan prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat khususnya yang ada di desa.

BAB III   METODE PENELITIAN

A.  Lokasi dan Jadwal Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai dan telah dilaksanakan mulai 28 Agustus sampai dengan 11 Oktober tahun 2019.

B.  Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif.Agar latar setiap orang bisa menjadi narasumber dan juga yang berada di lokasi penelitian maka dibutuhkan pendekatan deskriptif yang selanjutnya dilaksanakan pengorganisasian secara terus menerus sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif dapat didefenisikan sebagai teknik yang meneliti kondisi yang dialami subjek penelitian serta sesuai dengan kenyataan, selain itu digunakan juga teknik gabungan dalam analisis datanya yang sifatnya induktif dan kualitatif yang menekankan pada makna dari pada generalisasinya (Sugiono, dalam Marsuki Ali, 2016:14). Tujuan utama dalam kegiatan penelitian ini yaitu untuk mendapatkan data, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang cukup penting untuk dilakukan dalam penelitian sehingga dalam hal ini data diperoleh dari sumber data sebagai berikut:

1.    Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang didapatkan secara langsung dari informan, yang di dapat dari peristiwa tertentu yang ada hubunganya dengan fokus penelitian, hasil dari pengamatan terhadap suatu objek benda, kejadian atau kegiatan dan data sesuai dengan tema penelitian.

2.    Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data primer yang sudah diolah lebih lanjut, baik yang mengambil sendiri data primer oleh pihak lain. Pada penelitian ini, data bisa diperoleh berupata da-data terulis seperti monografi, laporan kegiatan pemerintah desa, notulen rapat, berita acara kegiatan, daftar hadir, surat-surat keputusan yang bisa dipakai sebagai informasi pendukung dalam analisis data primer.

C.  Informan

Penentuan informan dalam penelitianini ialah melalui metode snowballsampling (Sampel Bola Salju), yakni wawancara dilakukan pertama kali kepada satu orang namun akan berkembang sesuai arahan narasumber pertama.

Adapun narasumber atau informan dalam penelitian ini adalah :

1.    Kepala Desa Massaile

2.    Ketua BPD Desa Massaile

3.    Kepala Seksi Pelayanan Desa Massaile

4.    Kepala Dusun Desa Massaile yang banyak mengetahui terkait penelitian

D.  Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan dalam penelitian kualitatif yang terdiri dari tiga cara yang disesuaikan denga informasi yang dibutuhkan, teknik tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.    Observasi (Pengamatan)

Observasi disebut juga pengamatan, yang meliputi kegiatan pemantaun perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera.Dalam observasi langsung, pengumpulan data pencatatan yang dilakukan peneliti terhadap objek dilakukan di tempat berlangsungnya peristiwa sehingga peneliti berada bersama objek yang sedang diteliti atau diamati.

2.    Wawancara (Interview)

Wawancara mendalam akandilakukan terhadap informan atau narasumber penelitian dengan maksud untuk menghimpun data atau informasi berupa kata-kata atau kalimatdari orang-orang atau kelompok orang dalam satu organisasi yakni Pemerintah Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai serta warga masyarakat yang mengetahui permasalahan yang sedang diteliti. Proses ini dilakukan dengan metode enkulturasi sehingga informasi yang disampaikanbukan merupakan kemasannya sendiri tetapi benar-benar sesuai dengan fakta.

3.    Dokumentasi

Dokumen yang akan dikumpulkan adalah tertulis dan dokumen berupa gambar atau foto-foto, cattan harian, jurnal kegiatan, buku-buku, teori dan dalil yang dapat menunjang dan menguatkan data hasil wawancara.

E.  Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang akan digunakan adalah model analisis interaktif dengan metode  trianggulasi. Adapun metode analisis interaktif dijalankan sebagai berikut:

1.    Reduksi Data

Reduksi data dilaksanakan melalui pengumpulan segala informasi dengan mereduksi data kemudian memfokuskannya pada data tertentu. Kemudian peneliti melakukan pemilihan data untuk disortir serta dipilah mana data yang penting, berguna dan baru. Data-data yag dianggap tidak bisa dipakai dipisah agar tidak tercampur dengan data inti. Kemudian data-data tersebut dikelompokkan menjadi berbagai kategori untuk dijadikan sebagai fokus hasil penelitian.

2.    Sajian Data (Display)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data.Kalau dalam penelitian kuantitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, phie chard, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah difahami.

3.    Kesimpulan

Teknik analisis data tahap terakhir adalah mengambil kesimpulan yang mana pada kegiatan ini penulis melakukan uraian yang masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang masih kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Aka tetapi apabila kesimpulan yang diketetmukan pada awalnya sudah mendukung dari data-data yang valid maka saat di lokasi penelitian untuk mengumpulkan data, sehingga kesimpulan yang dikeluarkan merupakan kesimpulan yang asli dan sesuai kenyataan sehingga sangat diharapkan kesimpulan akhir nantinya menemukan temuan baru yang sebelumnya belum ada dan bisa menjawab rumusan masalah (Marsuki Ali, dkk. 2016).





DAFTAR PUSTAKA

Buku

 

Ali, Marsuki. 2016. Pedoman Penulisan Skripsi. Edisi-3. Sinjai: STISIP Muhammadiyah Sinjai

 

Dewi. 2009. Model Kepemimpinan Efektif. Denpasar. Piramida.

 

Hasibuan. 2011. Menajemen Sumber Daya Manusia, Cetakan ke tujuh. Penerbit : Bumi Aksara, Jakarta.

 

Joewono, Heri. 2002. Pokok-pokok Kepemimpinan Abad 21. Penerbit : Balai Pustaka, Jakarta.

 

Kaloh, J. 2009. Kepemimpinan Kepala Daerah, Pola Kegiatan, Kekuasaan dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta.

 

Kartini Kartono. 2010. Pemimpin Dan Kepemimpinan. Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

 

Mahmudi. 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Penerbit: UPP AMP YKPN, Yogyakarta.

 

Makmur, 2011. Efektifitas Kebijakan kelembagaan Dan Pengawasan. Penerbit : Refika Aditama, Bandung..

 

Mansyur, Abdul Qadir. 2005. Buku Pintar Fikih Wanita. Penerbit: Nusantara Lestari Ceria Pratama, Tangerang.

 

Moeheriono . 2012 . Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi. Jakarta: Raja. Grafindo Persada.

 

Muslikhati, Siti. 2004. Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam. Penerbit : Gema Insan, Jakarta.

 

Nawawi, Hadari. 1993. Kepemimpinan Menurut Islam. Penerbit : Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

 

Osborne, David & Gaebler, Ted. 2008. Mewirausahakan Birokrasi (Reinventing Government). Penerbit : Teruna Gravika, Jakarta.

 

Pamudji. 2009. Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia. Jakarta: Bina Aksara

Sedarmayanti. 2009. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Penerbit: CV. Mandar Maju, Bandung

 

Shihab. 2005. Perempuan. Penerbit: Penerbit Lentera Hati, Tangerang.

 

Sondang. P Siagian. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.

 

Suhandjati, Sri. 2010. Ragam Pemberdayaan Perempuan Versi Oraganisasi Perempuan Islam Indonesia. Penerbit: Balai Penerbitan dan Pengembangan Agama Islam, Semarang.

 

Thoha, 2004. Kepemimpinan Dalam Manajemen. Jakarta: Penerbit Sangkala.

 

Wibowo . 2013Manajemen Kinerja. Jakarta: Rajawali Pers

 

Wulandari, Eka. 2016. Pola Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Senden Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali, skripsi tidak dipublikasikan, Semarang: Unsema

 

Yanggo, Tahido Huzaemah. 2010. Pandangan Islam Tentang Gender (Cet Ke-5) Penerbit : Risalah Gusti, Surabaya.

 

Yulk, Gary. 2010. Pimpinan dalam Organisasi, Edisi Kelima. Jakarta: PT. Indeks

 

Peraturan Perundang-Undangan

 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

 

Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemerintah Desa

 

 

Note:

Jika ingin mendapatkan skripsi lengkapnya bisa hubungi adiguest@gmail.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Featured Post

EFEKTIVITAS KEPEMIMPINAN KEPALA DESA PEREMPUAN DI DESA MASSAILE KECAMATAN TELLULIMPOE KABUPATEN SINJAI

BAB I    PENDAHULUAN   A.   Latar Belakang Masalah Pemerintahan Desa Massaile selama dua periode ini dipimpin seorang kepala desa pere...